Terungkap, Indonesia dan Arab Saudi Punya MoU Berantas Mafia Haji Sejak 2017

HARAMAINKU - Dikutip dari situs Himpuh News, Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pelaksanaan ibadah haji kerap menjadi perhatian akibat maraknya tindakan curang yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Namun, tidak disangka, lama sebelum berbagai kasus tersebut muncul ke permukaan, Indonesia dan Arab Saudi ternyata telah lebih dahulu membangun kolaborasi untuk menumpasnya dengan sungguh-sungguh.

Sosok yang mengungkapkan cerita ini adalah Agus Maftuh Abegebriel, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Agus membeberkan bahwa semenjak tahun 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mempunyai kesepakatan formal dengan badan antirasuah Arab Saudi, NAZAHA, guna memerangi mafia haji antarnegara.

"Pada periode Ketua KPK, Pak Agus Raharjo pada tahun 2017 pernah merancang untuk operasi pem-bolduzerankecurangan-kecurangan dalam penyelenggaran ibadah haji dengan membuat MOU dengan Lembaga anti korupsinya Arab Saudi. Namanya NAZAHA," ujar Agus seperti yang dilansir dari detikhikmah, Kamis (25/09).

Pembagian Peran: KPK vs NAZAHA

Di dalam kesepakatan yang menjadi salah satu dari 20 MoU antara Indonesia dan Saudi (dikenal sebagai SAUNESIA), pembagian wewenang dilakukan secara jelas: KPK bertugas mengejar pelaku dari kalangan warga negara Indonesia, sedangkan NAZAHA menangani pelaku lokal dari Arab Saudi.

Agus menyatakan, kolaborasi ini bertujuan untuk memberantas tuntas praktik-praktik “cash back” dan “cash bag” yang dilakukan oleh oknum-oknum curang yang terlibat dalam urusan haji—mencakup sektor akomodasi, katering, sampai angkutan jemaah.

"KPK mengincar para mafia haji yang biasa menerima 'cash back' dan 'cash bag' dari para pemain-pemain haji di bidang pemondokan, katering, transportasi dan lain lain," tuturnya.

Operasi Senyap, Modern, dan Tersembunyi

Namun, Agus Maftuh menyatakan tidak tahu detail perkembangan selanjutnya dari operasi tersebut. Penyebabnya, menurut dia, adalah karena berbagai operasi KPK dilaksanakan secara amat tertutup.

Ia mengatakan bahwa KPK menganut prinsip “clandestine operation” dengan tingkatan “muntaha as-sirriyyah, sirriyun lil ghayah”—atau dengan kata lain super rahasia.

Akan tetapi, satu hal yang dibeberkan oleh Agus adalah kehebatan teknologi perangkat intersepsi milik KPK. Salah satunya adalah alat yang disebut GII atau GI-2 (GSM Intercept Interrogator)—sebuah perangkat berukuran seperti tas jinjing kecil yang dilengkapi antena dan mampu mengintersep nomor ponsel, IMEI, hingga IMSI (16 angka khas di belakang setiap kartu SIM).

“Tidak ada yang bisa 'ngumpet' dari device ini,” ucap Agus.

Hal yang menarik, Agus turut membahas tentang persoalan lobi-lobi untuk menambah kuota haji yang baru-baru ini mengemuka. Apabila hal tersebut dinilai sebagai salah satu skandal oknum haji yang tengah diselidiki KPK, Agus Maftuh mengaku tidak merasa takut.

"Jika upaya melobi penambahan kuota jemaah dianggap sebagai bagian dari skandal yang kini tengah ditangani KPK, maka dirinya pun siap disebut sebagai bagian dari orkestra tersebut," tandasnya.

Menurut Agus, hal yang paling utama adalah dedikasi untuk senantiasa mengusahakan kesejahteraan serta hak-hak jemaah haji Indonesia, seraya menyokong usaha pembersihan dari tindakan lancung di belakang pelaksanaan ibadah haji.